Jakarta, Palembang Pos.-
Belum berlaga di pemilihan presiden (pilpres), pasangan capres-cawapres Jusuf Kalla-Wiranto sudah mendapat resistensi. Seperti yang diduga, mereka yang menyesalkan pendeklarasian duet yang disingkat JK-Win itu adalah para pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar.
Protes itu dinyatakan juru bicara DPD II Partai Golkar Se-Indonesia seluruh Indonesia, Samsul Hidayat, dalam jumpa pers di Hotel Khartika Candra, Sabtu (2/5). Menurut Samsul, yang di tolak DPD II bukan person-nya, tapi mekanismenya.
Menurutnya, kini sudah ada 80 persen dari keseluruhan jumlah DPD-DPD II yang menolak pendeklarasian tersebut. DPD II, kata Samsul, harusnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait capres-cawapres.
"Apabila dianalogkan dengan capres dan cawapres 2004 yang melibatkan DPD II, maka kami juga menuntut pada pencalonan capres dan cawapres 2009 ini untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut," tegasnya. Lebih jauh Samsul menilai, pendeklarasian yang dilakukan kemarin malam itu juga tidak sesuai dengan amanat Rapimnas Partai Golkar Oktober lalu.
Sementara Ketua DPD Partai Golkar Pontianak Hersan Aslirosa, misalnya, menyoroti langkah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang tidak melibatkan DPD II dalam penetapan duet JK-Win tersebut. "Siapa yang menjadi pasangan Ketua Umum JK tak ada masalah. Apakah mau Hanura, Demokrat, atau partai mana pun. Tapi, jangan tinggalkan kaidah dan etika demokrasi," kata Hersan di Pontianak kemarin.
Dia khawatir JK terjebak permainan kepentingan di luar maupun di dalam partai. Padahal, lanjut Hersan, kegagalan pemilu legislatif akibat kurangnya koordinasi seharusnya menjadi pelajaran seluruh pengurus maupun kader partai berlogo beringin itu.
Menurut Hersan, pengambilan keputusan capres-cawapres Golkar seharusnya tetap melibatkan DPD II yang merupakan representasi pengurus di tingkat kabupaten dan kota. "Memang dalam penentuan deklarasi pasangan tidak jelas aturannya. Tapi, selayaknya, karena ini bicara pilpres dan yang mempunyai basis massa berada di kabupaten/kota, maka juga melibatkan DPD II. Setidaknya, strategi dalam pilpres nanti kita tahu," kata Hersan yang juga ketua DPRD Kota Pontianak itu.
Jika nanti dalam pilpres pasangan tersebut menuai kekalahan, kata Hersan, jangan sampai DPD II disalahkan dengan alasan tidak bekerja optimal untuk memenangkannya. Dia menegaskan, "Golkar tetap solid, apa pun keputusan DPP memang harus dihormati. Tetapi, sangat disayangkan kaidah berdemokrasi kita tinggalkan. Jangan salahkan DPD II ketika kalah."(zan/mde/jpnn/agm)
