KPUD dituntut transparansi DPT

Kamboja, Palembang Pos.-
Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tak valid dalam Pemilu Legislatif (Pileg) bukan menjadi rahasia lagi. Akibatnya banyak warga yang seharusnya bisa memilih tidak terdaftar dalam DPT, dan sebaliknya yang belum cukup umur justru masuk dalam mata pilih.
Kondisi inilah yang membuat puluhan warga yang tergabung dalam jaringan rakyat miskin kota Palembang melakukan aksi demo ke KPUD Palembang, kemarin. Kedatangan pengunjuk rasa sekitar pukul 11.00 WIB, itu dilengkapi spanduk berisi tulisan kecaman terhadap KPUD Palembang yang dianggap tak profesional sehingga DPT Pileg dinilai amburadul.
Oleh karena itu, jaringan rakyat miskin kota menuntut agar KPUD Palembang memberikan serta menginformasikan secara terbuka daftar mata pilih ke publik, sehingga masyarakat bisa melihat sekaligus memantau perkembangan DPT guna mengantisipasi warga yang belum terdaftar.
“Berbagai persoalan persoalan seperti banyaknya warga yang tidak mendapatkan hak pilihnya dalam Pileg kemarin. Terjadinya penciutan dan penggelembungan DPT di sebagian besar TPS di Indonesia termasuk di Palembang, hingga terjadi nama pemilih ganda, NIK ganda, TNI/Polri masuk DPT. Bahkan anak dibawah umur serta orang meninggalpun masuk dalam DPT membuat carut marutnya pelaksanaan Pileg,” ujar Tri Utami, Koordinator Aksi (Korak) dalam orasinya.
Dengan banyaknya persoalan itu kata Tri, pihaknya mendesak agar diberikan akses seluas-luasnya untuk mengetahui sekaligus memperoleh DPT. “Dan keinginan kami ini janganlah dihambat sebab hak rakyat untuk mengetahui DPT telah dijamin dalam UU 1945 (Amandemen pasal 28 huruf F), UU No 49/1999, serta UU No 14/2008,” ucap Tri. Setelah sekitar setengah jam berorasi, para pengunjuk rasa ditemui Fauzi Hadim, Kasubag Umum Sekretariat KPUD Palembang. Setelah mendengar tuntutan pengunjuk rasam Fauzi berjanji akan meneruskan aspirasi jaringan rakyat miskin kota ke KPUD Palembang. (rob)