POM IX, Palembang Pos.-
Langkah Pemprov Sumsel yang ingin menjadikan Sumsel menjadi provinsi industri maju tahun 2012, perlu upaya keras. Sebab dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumsel 2009-2013, provinsi ini masih dihadapkan tingginya pengangguran dan kemiskinan.
Demikian terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di ball room Hotel The Aryaduta, kemarin. Hadir dalam kesempatan itu Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, Wakil Gubernur Sumsel, H Eddy Yusuf, Ketua DPRD Sumsel, H Zamzami Achmad, Deputi Bidang Pembangunan Bappenas, Max Pohan, Dirjen Bina Marga RI, Dr Drs Syamsul Arif Arivai, Bupati/Wali Kota se Sumsel, serta unsur Muspida Sumsel.
Fokus pembangunan yang dilakukan setiap tahun dengan peningkatan SDM tahun 2009, dilanjutkan dengan infrastruktur, pertanian dan perkebunan tahun 2010. Hanya saja dengan kondisi Sumsel sebagai provinsi terkaya kelima di Indonesia, tapi masih belum sebanding dengan hasil yang diperoleh selama ini, untuk itu harus digenjot agar semuanya dapat tercapai dengan cepat.
Max Pohan dalam kesempatan itu mengatakan berdasarkan angka statistik Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008 angka pengangguran di Sumsel masih cukup tinggi. Tercatat 292.000 pengangguran terbuka atau sekitar 8,5 persen dari angkatan kerja. “Selainitu 1,2 juta jiwa atau 18 persen masyarakat Sumsel masih dalam kategori miskin. IPM Sumsel tahun 2007 tercatat berada di peringkat 13 dari 33 provinsi,” ungkap Max.
Selain itu untuk meningkatkan potensi dan upaya penciptaan tenaga kerja, Pemerintah juga memberikan stimulus kepada daerah di Sumsel. Besarannya bervariasai Rp 20 miliar untuk Kota Prabumulih, Rp 20 miliar untuk Kabupaten Banyuasin dan Empat Lawang yang dapat digunakan untuk infrastruktur pembangunan.
Dana stimulus bagi daerah untuk pembangunan irigasi, pengembangan pertanian dan infrastruktur di OKU sebesar Rp 13,5 miliar, Rp 10 miliar untuk lapangan terbang di Pagaralam dan Rp7,5 miliar untuk OKUT. Hal ini diharapkan dapat digunakan untuk program padat karya untuk penyerapan tenaga kerja terutama sektor pertanian.
“Dalam program pembangunan, pemerintah menitikberatkan pada sejumlah prioritas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan sistem perlindungan sosial. Pemerintah juga memprioritaskan kualitas pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan penanganan lingkungan akibat perubahan iklim,’’ ujar Max.
Senada dikatakan Syamsul Arif Rivai, menurutnya hasil evaluasi di Sumsel dari 15 kabupaten/kota masih ada enam kabupaten/kota yang dinilai merupakan daerah tertinggal tanpa menyebutkan detilnya. “Semuanya berdasarkan pemenuhan infrastruktur dasar seperti jalan dan lainnya. Begitu juga dengan sarana pendidikan dan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi,’’ jelas Syamsul.
Sementara itu, Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin menepis anggapan masih banyak daerah tertinggal di Sumsel. “Daerah tertinggal yang dimaksud bukan seperti yang diperkirakan, rasanya tidak ada di Sumsel yang tertinggal. Barangkali daerah pemekaran, tapi tampaknya semua sudah bagus. Namun kita akan terus memperbaiki dalam segala hal secara bertahap,’’ imbuh Alex. (kie)
