Jakarta, Palembang Pos.-
Menteri kesehatan Siti Fadilah Supari mengacungi jempol program berobat Sumsel, yang mampu mengcover 4,2 juta masyarakat miskin di Bumi Sriwijaya. Oleh karena itu, Menkes Siti Fadilah Supari sangat apresiasi terhadap Gubernur Sumsel H Alex Noerdin yang dia nilai berkomitmen pada rakyatnya.
"Saya acungi jempol buat Gubernur Sumsel yang sudah melaksanakan program kesehatan gratis, terutama membebaskan masyarakat miskin untuk berobat gratis. Alex Noerdin termasuk gubernur yang berani dan punya komitmen terhadap janji politiknya," kata Siti Fadilah bersama Alex Noerdin dalam diskusi bertajuk Kesehatan Gratis dan Mengembalikan Hak Rakyat di Aula dr J Leimena, Departemen Kesehatan, Jakarta, Senin (6/4). Hadir dalam acara itu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel, dr Zulkarnain Noerdin.
Menurut Siti, banyak calon gubernur yang datang kepadanya berkonsultasi untuk membuat program kesehatan gratis, namun mereka kesulitan dalam pelaksanaanya, terutama menghadapi DPRD. "Padahal gubernur terpilih punya kewenangan dan punya hak untuk mengatur. Namun mereka tampaknya terbentur pada DPRD," tambahnya.
Ditegaskan Siti, sosialisasi program jamkesmas dari pemerintah pusat memang membutuhkan komitmen para gubernur di daerah. Karena itu Depkes sangat apresiasi terhadap Gubernur Sumsel yang sudah melaksanakan program kesehatan gratis. Program jamkesmas itu, lanjutnya, mampu mencapai 76 juta peserta masyarakat miskin, karena itu dilapangan dibutuhkan peran serta gubernur, bupati, camat lurah, kepala desa dan Ketua RT.
Sedang Gubernur Sumsel Alex Noerdin, mengatakan 4,2 juta masyarakat Sumsel sudah tercover oleh program jamsoskes yang dibiayai dari APBD Propinsi, yang bekerjasama dengan 11 APBD Kabupaten/Kota. "Kalau mengandalkan APBD Propinsi saja memang berat, karena itu kita sharing dan mengambil kebijakan sama sekitar 15-16 persen untuk kesehatan," tambahnya. Mantan Bupati Muba ini menegaskan, program jamsoskes Pemda Sumsel dan Jamkesmas yang ditangani Departemen Kesehatan sama-sama berorientasi memberikan hak-hak rakyat, terutama dalam pelayanan kesehatan. "Kedua program ini sangat pendek birokrasinya, sehingga rumah sakit-rumah sakit mendapat jaminan pasti untuk dibayar, terhadap klaim mereka," paparnya.
Soal luar masyarakat miskin yang jumlahnya mencapai 4,2 juta, kata Alex, masyarakat yang 2,7 juta itu sudah ditangani melalui Asuransi dan jaminan kesehatan, mereka misalnya TNI ada asuransi ASABRI, Polri, PNS, guru dan lain-lainnya. (kie)
