Program rumah murah yang digelar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, mendapat sambutan antusias dari warga Palembang. Program ini, seolah menjadi jawaban bagi warga yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan rumah. Selama pendaftaran dibuka pada, 15-19 lalu warga Palembang, berduyun-duyun mendatangi kantor Lurah untuk mendaftar. Kelurahan dan Kecamatan ditunjuk oleh Pemprov Sumsel, untuk menerima warga yang akan mendaftar.
Setelah itu, baru akan diproses dan diseleksi oleh tim rumah murah, yang ditentukan oleh Pemprov Sumsel. Namun, sepertinya program ini masih belum mendapat sambutan dari sektor formal yakni Pegawai Negeri Sipil. Ini terlihat, dari sedikitnya peminat yang mendaftar. Sedangkan, untuk sektor non formal permohonan membeludak.
Pantauan Palembang Pos, saat penutupan pendaftaran di Kelurahan 22 Ilir, peminat rumah murah untuk sektor pekerja informal type 21 yang lokasinya berada di kawasan Musi II, berjumlah 74 orang. Sedangkan, untuk sektor formal type 36 yang lokasinya di kawasan Jakabaring, hanya 4 orang. “Kita sendiri kurang tahu. Mungkin, karena disini jumlah yang bekerja sebagai PNS sedikit. Jadi, yang mendaftar sedikit,” jelas Lurah 22 Ilir, Zainal Abidin, kemarin.
Selama masa pendaftaran, lanjut Zainal, pihaknya banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari warga. Termasuk soal kepemilikan rumah, apakah hak milik atau hak guna pakai. “Karena kita hanya sebagai penerima untuk pendaftaran, jadi kita kurang tahu. Kita anjurkan untuk bertanya ke Pemprov, karena program ini dari sana, supaya lebih jelas,” ungkap Zaenal. Sementara di Kelurahan 23 Ilir, sama saja. Dari 870 Kepala Keluarga (KK) di kelurahan tersebut, 123 warga mendaftar untuk mendapatkan rumah murah type 21. Sedangkan untuk rumah murah PNS, hanya 3 orang.
“Semuanya sudah disiapkan, nama-nama sudah kita susun, tinggal diserahkan saja ke Camat. Tapi, berhubung besok (hari ini red) libur, jadi kemungkinan baru Senin nanti diserahkan,” tandasnya. Sedangkan di Kelurahan 29 Ilir, Kecamatan IB II jumlah pendaftar non PNS 173 orang, PNS belum ada. Tuti, salah seorang guru PNS mengaku, sangat berharap mendapatkan rumah murah tersebut. Menurutnya, program ini akan memberikan kesempatan baginya untuk memiliki rumah, yang notabene sekarang harganya cukup mahal. “Kalau mau beli rumah, sekarang mahal. Nah, jika dapat rumah murah ini, saya akan sangat bersyukur. Dengan cicilan Rp 10 ribu perhari, Insya Allah saya bisa bayar. Karena tidak akan memberatkan,” ungkapnya.
Sayangnya, untuk pendaftaran lalu masih ada selentingan yang menyebutkan adanya oknum yang meminta uang kepada warga. Padahal, pendaftaran tidak dipungut bayaran. Atas hal tersebut, Gubernur Alex Noerdin menegaskan, bahwa pendaftaran program rumah murah, baik untuk guru/PNS maupun sektor informal, tidak dipungut biaya alias gratis. Jika ada lurah yang nekad memungut dana, Alex minta agar disanksi tegas oleh Wali Kota Palembang. Sementara mengenai, naiknya harga cicilan rumah murah khususnya untuk type 21 dari Rp 5.000 perhari menjadi Rp 6.700 perhari, tidak semata-mata untuk membayar angsuran rumah. Akan tetapi, uang Rp 6.700 tersebut juga digunakan untuk tabungan masyarakat yang dapat diambil setelah angsuran lunas.
Menurut Alex, saat ini memang ada kenaikan cicilan rumah murah baik untuk PNS maupun untuk pekerja non formal. Namun kenaikan itu tidak sepenuhnya untuk mengangsur rumah. "Cicilan rumah memang naik dan kenaikan itu digunakan untuk menabung. Misalnya rumah type 21, tadinya hanya Rp 5000 tetapi sekarang naik jadi Rp 6.700 dengan rincian mengangsur rumah Rp 5000 dan sisanya Rp 1700 untuk tabungan yang akan dibagikan setelah rumah selesai," katanya. Selain itu, Alex juga menjelaskan, selain untuk mencicil rumah, uang itu juga digunakan untuk membayar bunga bank, pajak dan lainnya. Alex menambahkan, setelah pendaftaran, selanjutnya akan dilakukan seleksi administrasi, dan survei ke lapangan. Kalau jumlah masyarakat yang memenuhi syarat lebih tinggi dari jatah rumah, maka pihaknya akan melakukan pengundian. (del/ika)
