JAKARTA - Panglima Angkatan Tentera Diraja Malaysia, Jenderal Tan Sri Abdul Azis bin Haji Zaenal, datang ke Departemen Pertahanan RI untuk Menemui Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. Pada prinsipnya, Malaysia tidak ingin terlibat konfrontasi. Kedatangan Tan Sri itu sekaligus untuk meredakan situasi yang memanas akibat dugaan pelanggaran batas wilayah kedaulatan perairan Indonesia oleh Angkatan Laut Tentera Diraja Malaysia (TLDM).
"Jenderal Tan Sri Abdul Azis menyatakan datang dengan setulus hati untuk meredakan situasi. Abdul Azis juga berjanji untuk menyampaikan permintaan Indonesia kepada TLDM," ungkap Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, usai pertemuan dengan Jenderal Tan Sri Abdul Aziz, kemarin.
Menurut Juwono, Tan Sri datang untuk menjelaskan bahwa melakukan patroli TLDM dan Police Marine Malaysia semata-mata untuk keamanan maritim negeri jiran itu. "Tidak ada maksud untuk menguasai wilayah laut kita," tambahnya.
Untuk itu, lanjut Juwono pula, Pemerintah RI meminta agar diambil langkah secepatnya, sehingga tugas patroli itu tidak dipersepsikan seolah-oleh mengamankan hak daulat atas nama kedaulatan. "Karena ini masih hak daulat kita," cetus Juwono.
Disampaikan Juwono, keberadaan armada perang Malaysia yang dekat dengan wilayah hak daulat, memang sangat sensitif. Justru lantaran hal itulah, bisa memunculkan perselisihan tentang batas-batas tersebut. "Apalagi karena batas maya-nya di laut lepas, sehingga agak sulit untuk sepakat tentang batas-batas laut teritorial," tandasnya.
Dalam pembicaraan dengan Tan Sri, Juwono juga mengaku telah meminta Malaysia Malaysia mengurangi patroli di dekat teritorial perairan wilayah kedaulatan Indonesia. Untuk patroli perbatasan, Indonesia mengajak adanya jadwal bersama guna menghindari kesalahpahaman. Kita katakan agar mereka mengurangi kegiatan patroli yang berdekatan dengan wilayah Indonesia, supaya persepsi tentang pelanggaran kedaulatan negara berkurang," jelasnya.
Sementara untuk pengamanan wilayah perbatasan, terkait dengan kegiatan patroli perairan, Pemerintah Indonesia menyarankan agar TDM, khususnya Tentera Laut Diraja Malaysia, bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut. Patroli perbatasan bersama-sama ini diyakini dapat menimimalisir terjadinya kesalahpahaman antara dua negara yang berbatasan.
Ke depannya, Indonesia dan Malaysia akan membuat suatu joint maritime border patrol. Perjanjian ini antara lain berisi poin bahwa kedua negara dalam melakukan patroli tidak boleh melewati laut teritorial di atas 12 nautical mile, atau suatu lintasan yang disepakati utuk tidak dilanggar.
Seperti dipahami kedua belah pihak, di antara kedua negara ada wilayah kedaulatan dari pantai sampai 12 nautical mile, serta ada zona tambahan 12-24 nautical mile. Kemudian juga ada wilayah ZEE lepas dari 24 nautical mile yang merupakan wilayah hak daulat, bukan wilayah kedaulatan.
Dijelaskan Menhan pula, selama ini TNI AL melakukan patroli selalu berpatokan dengan hak kedaulatan negara. Hak daulat, lanjutnya, adalah hak konsesi kepada Pemerintah Indonesia untuk mengelola sumber daya alamnya. TNI AL sendiri untuk patroli bersama semacam itu telah bekerjasama dengan AL India, dalam wujud Patroli Koordinasi India-Indonesia (Patkorindindo), sebagai salah satu upaya kerjasama internasional mengantisipasi berbagai ancaman keamanan di wilayah perairan laut. (lev/JPNN)
