* PBB 2009 dicanangkan
Jakabaring, Palembang Pos.-
Masih banyaknya lahan kosong bersertifikat di Palembang yang belum intens membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) membuat Wali Kota Palembang Ir H Eddy Santana Putra MT gerah. Karenanya, Wako meminta Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang untuk memperbarui data objek pajak. Pasalnya, selama ini masih banyak lahan kosong yang belum efektif dalam pembayaran PBB.
“Selama ini kan, lebih intensif pemasukan PBB itu dari BUMN, perkantoran, dan masyarakat. Maka kedepan harus dilakukan koordinasi dengan instansi terkait mungkin BPN,”ujarnya usai pencanangan PBB Tahun 2009 di Halaman Parkir Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, kemarin.
Eddy memperkirakan, masih banyak lahan kosong di Palembang yang cukup berpotensi untuk menambah pendapatan. “Sekarang kenyataannya masih banyak yang punya lahan tapi enggan bayar PBB. Memang, belum ada data secara pasti berapa banyak luas lahan kosong di Kota Palembang. Karena itu, Dispenda bisa juga koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Minta data mana lahan yang sudah bersertifikat mana yang tidak,” ungkapnya.
Disamping lahan kosong yang belum digarap oleh pemiliknya, kata Eddy, harus juga dikejar dan didata kembali lahan kosong yang saat ini telah menjadi komplek pertokoan Rumah Toko (Ruko), dan termasuk pergudangan. Karena memang Palembang saat ini, tengah pembangunan ruko – ruko. “Kalau dahulunya lahan kosong, dan sekarang sudah menjadi Ruko. Tentu nilai pajaknya berubah, dan itu harus dikejar juga,”imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dispenda Kota Palembang, Dra Hj Sumaiyah MZ melalui, Kepala Bidang (Kabid) Bagi Hasil dan Pendapatan lain – lain, Sandra mengakui, selama ini memang kesulitan untuk mendata pemilik lahan kosong, karena pemiliknya tidak berada di atas lahan tersebut. “Tapi karena ini tetap wajib PBB, maka akan dikejar nantinya,”katanya.
Mengenai target PBB tahun 2009, lanjut Sandra, mengalami peningkatan. Dari Rp43 miliar ditahun 2008 menjadi Rp57 miliar ditahun 2009 ini. Tahun 2008 lalu target tersebut telah terealiasi diatas 100 persen, atau sekitar Rp44 miliar lebih. Sedangkan di tahun 2009 ini, dari target Rp57 miliar itu, telah terealisasi Rp9 miliar. (ika/par)
