01 April 2009

2009, Diknesos dapat Rp 23 M lebih


Rivai, Palembang Pod.-
Dalam mengentaskan masalah sosial kemasyarakatan disini, Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkesos) Sumsel tahun ini mendapat kucuran dana pusat dan daerah sebesar Rp 23 miliar lebih. Dari jumlah tersebut, Rp 17 miliar lebih dari APBN dan Rp 6 miliar lebih dari APBD.
Demikian ditegaskan Kepala Dinkesos Sumsel, Hj Dra Ratnawati, saat paparan di depan Sekretaris Wakil Presiden
(Wapres) RI, di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, kemarin. Menurut Ratna, di Sumsel terdapat 26 masalah social, dan 5 masalah diantaranya menjadi skala prioritas, yakni kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketertinggalan dan masalah bencana.
“Masalah kemiskinan ini termasuk fakir miskin dan keluarga miskin, ketelantaran masuk anak terlantar, lanjut usia terlantar dan ketunasosialan, baik gepeng, eks napi, PSK, eks PSK dan lainnya. Kecatatan meliputi cacat fisik, mental, dan psikotik. Ketertinggalan, upaya pemberdayaan komunitas masyarakat terpencil. Terakhir bencana, yang terkait kemiskinan juga,’’ tegas Ratnawati.
Untuk mengatasi 5 skala prioritas itu, menurut Ratna, Dinkesos Sumsel didukung dana APBD dan dekonsentrasi yang sejak 5 tahun terakhir peningkatan anggaran cukup baik. “Tahun ini kita dapat APBN Rp 17 miliar lebih termasuk tugas perbantuan, sedang dari APBDRp 6 miliar lebih,’’ papar Ratna.
Dengan dana itu, lanjut Ratna, selama 5 tahun berhasil entaskan kemiskinan keluarga miskin 7855 kepala keluarga (KK), fakir miskin 18.115 KK, atau melalui pendekatan KUBE (kelompok usaha bersama) 1.815 KUBE di Sumsel yang bergerak di berbagai usaha, termasuk hand tracktor.
“Kami juga berhasil mengentaskan daerah kumuh 2.875 sebanyak KK, dalam bentuk bahan bantuan rumah dan lingkungan sarana. Kemudian daerah tertinggal juga kami beri bantuan 2.650 KK, yang dibuat dalam bentuk pemberdayaan tahapan,’’ ujar Ratna. Ratna menambahkan, untuk tahap pertama pemetaan sifatnya bantuan jaminan hidup (jadup), usaha ekonomi produktif, dan pembangunan tempat tinggal di komunitas masyarakat terpencil. “Tahap kedua, pemberdayaan usaha ekonomis produktif,’’ tukas Ratna. (war)