JAKARTA - Setelah melalui negosiasi yang cukup alot, PDIP dan Gerindra akhirnya resmi berkoalisi kemarin. Namun, kepastian pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto untuk maju sebagai capres-cawapres di Pilpres 2009 akan diumumkan hari ini. Meski belum final, sinyal pasangan yang disiapkan dengan jargon Mega-Pro itu sudah menemui titik terang.
Hal itu ditunjukkan dari hasil pertemuan terakhir Mega dan Prabowo di Istana Batutulis, Bogor, tadi malam. Mega hadir didampingi sejumlah kader PDIP, sementara Prabowo juga ditemani beberapa fungsionaris Partai Gerindra. Dalam pertemuan tersebut, Mega dan Prabowo sama-sama ngotot maju sebagai capres.
Akibatnya, proses bersatunya kedua pasangan tersebut berlangsung alot. Beberapa kali solusi yang dimunculkan kedua kubu menemui jalan buntu. Selain itu, ada beberapa poin yang belum disepakati oleh kedua pihak. Salah satu poin yang belum final adalah soal pembagian pos menteri koordinator perekonomian.
Menurut sumber koran ini, Gerindra ngotot meminta kursi tersebut. Mereka berharap dengan didapatnya pos menteri itu, visi ekonomi Prabowo akan lebih mudah direalisasikan. Dikonfirmasi terpisah terkait hal itu, fungsioanaris DPP Partai Gerindra menyatakan, alotnya pembicaraan sebenarnya bukan hanya sekadar persoalan bagi-bagi kursi. "Tapi, lebih pada penyamaan visi pemerintahan nantinya," ujarnya.
Menurut mantan politikus PDP itu, Prabowo meminta agar delapan program aksi Gerindra harus dilaksanakan pemerintahan Mega-Prabowo jika terpilih nanti. "Beliau (Prabowo) juga minta jaminan, termasuk perluasan kewenangan wapres nantinya," tambahnya.
Delapan program aksi itu, di antaranya adalah menjadwalkan kembali pembayaran utang luar negeri. Alokasi dana untuk pos tersebut akan dialihkan untuk membiayai program pendidikan, kesehatan, pangan, energi yang murah, serta ramah lingkungan. Selanjutnya, menyelamatkan kekayaan negara untuk menghilangkan kemiskinan. Termasuk, melaksanakan ekonomi kerakyatan sebagai visi ekonomi pemerintahan.
Ada pula agenda untuk memperkuat sektor usaha kecil. Yaitu, dengan memprioritaskan penyaluran kredit perbankan kepada petani, nelayan, dan pedagang kecil. Itu juga sekaligus melarang penyaluran kredit untuk pembangunan apartemen mewah, mal, serta proyek megah lain.
Sejumlah tuntutan tersebut membuat Mega dan fungsionaris lainnya sempat merasa keberatan. "Tapi, semua (pembicaraan, Red) akhirnya berlangsung mulus," ujar Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo. (dyn/iro)
