Rivai, Palembang Pos.-
Penyaluran pupuk bersubsidi semi tertutup dengan pola rencana definitif kelompok (RDKK) masih terkendala. Soalnya, masih ada petani yang belum masuk kelompok tani hingga penyerapan pupuk tak berjalan sesuai harapan. Demikian ditegaskan Direktur Pengembangan Sarana Ditjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian, Sputnik Sudjono, usai sosialisasi pengawasan pupuk bersubsidi di Pemprov Sumsel, kemarin.
Menurut Suptnik, penyaluran pupuk bersubsidi dengan sistem RDKK tidak menyesuaikan kondisi riil kebutuhan petani sehingga sulit terkontrol. Akibat, hanyak kelompok tani tertentu saja yang mengambilnya. Namun dari pantauannya, banyak juga daerah atau provinisi lain tingkat penyerapan pupuknya tinggi.
“Dari evaluasi triwulan ini, banyak daerah penyerapan pupuknya langsung habis dan ada yang kurang. Kondisi di Sumsel sendiri, dalam kategori baik, tapu hanya terkendala pada satu hingga dua kabupaten saja yang tidak terserap langsung sehingga banyak pupuk yang menumpuk. Namun itu hanya bersifat koordinasi dan kasuistik dalam suatu daerah,’’ tegas Sputnik.
Sputnik menambahkan, penyaluran pupuk bersubsidi hendaknya disesuaikan permintaan pupuk di sesuaikan dengan luas tanam dan kebutuhan petani. ”Namun itu masih memerlukan waktu dan pengawasan. Secara nasional persediaan pupuk cukup aman. Misalkan, untuk urea ada sekitar 5,5 juta ton dengan cadangan 300.000 ribu ton. Pupuk NPK ada 1,5 juta ton dan cadangan 100.000 ton,” ungkapnya.
Supervisor Pengadaan dan Penjualan pupuk PT Pusri, Sadikin Azwan mengakui sedikit banyaknya penyaluran pupuk subsidi dengan RDKK masih perlu penyempurnaan. Namun untuk distribusi di Sumsel, penyerapan pupuk sudah mencapai 60 persen. ”Kalau kendala tentu masih ada, ini karena banyak petani belum masuk kelompok tani,” katanya.
Soal istributor nakal, PT Pusri menegaskan akan menindak tegas. “Sudah ada 7 distributor nakal yang izin telah dicabut. Namun untuk tahun ini, hal itu belum ditemukan,’’ katanya. PT Pusri sendiri, memiliki stok urea yang cuku, misalkan ada 25.000 ton di gudang, termasuk di distorage di Martapura dan Lahat. Diperkirakan akhir September, penyerapan pupuk paling banyak karena masuk musim tanam.
Terkait hal tersebut, Wakil Gubernur Sumsel, H Eddy Yusuf evaluasi kesulitan petani terhadap penerapan sistem RDKK harus disosialisasikan seluruh badan pengawas tiap daerah termasuk kabupaten/kota. “Tapi sejak 2009, tidak ditemukan lagi kelangkaan pupuk,’’ tukasnya. (war)
